100 Hari Kerja Dua RM, Percepat Buka Keterisolasian

BENGKULU, BE - Program 100 hari kerja Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH dan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA selama dilantik telah sampai pada titiknya. Beberapa sektor mulai dilakukan perbaikan. Antara lain membenahi Bengkulu dari bencana alam dengan membuat Rapat koordinasi (rakor) bencana, penandatangan pakta integritas setiap pejabat lingkungan Pemprov Bengkulu, deklarasi Bengkulu poros maritim. Selain itu, memasukkan Bengkulu dalam kawasan strategis nasional, pengehematan untuk semua birokrasi, rasionalisasi anggaran 30 persen diperuntukan untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Serta pengembangan jalur transportasi baik jalur laut maupun udara. Langkah-lakah itu dinilai strategis untuk melakukan percepatan membangun Bengkulu yang saat ini masuk dalam katogori daerah tertinggal peringkat 6 secara nasional dan nomor 1 untuk pulau Sumatera.

\"Upaya ini untuk membangaun Bengkulu, tapi tidak kalah penting bila berkata membangun Bengkulu, jawabannya cuma poros maritim,\" terang Rohidin kepada BE, saat usai menggelar Seminar Nasional Kinerja 100 hari Gubernur Bengkulu, di Hotel Santika, kemarin.

Lanjutnya, progres dalam 100 kerja ini tentukan tidak akan menjadi patokan. Namun demikian, porogram 100 kerja merupakan semua bentuka gambaran yang harus dilakunan pada 5 tahun kepemimpinannya. Dengan itu, Wagub menegaskan juga akan mempriorotaskan dalam pembangunan akses jalan penghubung antar kabupatan dan provinsi tetangga. Seperti, jalan Jambi ke Lebong, Muratara ke Lebong,Batu Raja ke Kaur, Mukomuko ke Padang dan Manna ke Pagar Alam. \"Ini harus kita pastikan, bagamana dapat terkoneksi. Sehingga akses dari semua line dapat terhubung dengan baik,\" ujarnya.

Namun demikian kawasan jalan yang akan dilakukan pembangunan itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Untuk itu pemerintah pusat harus dapat memberikan ruang dengan Bengkulu, dalam membuka akses tersebut. \"Ketika jalur barat terkoneksi dengan baik, 4 jalur terbuka. Saya yakin Bengkulu akan menjadi penggerak ekonomi diwilayah barat Pulau Sumatra. Asalkan memang tidak ada politik will dari pemerintah pusat,\" tambah Rohidin.

Seminar Nasional Kinerja 100 hari Gubernur Bengkulu yang dihadiri oleh Mantan Ketua MK Mahfud MD, Plt Sekda Pemprov Bengkulu Drs H Sumardi MM, Kepala OJK Bengkulu Yan Syafrie, pimpinan FKPD, selurah pimpinan SKPD Pemprov, akademisi ini.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Drs Horis Penjaitan mengatakan pembangunan belaja modal daerah minimal 30 persen. Hal ini akan mendongkrak masyarakat sejahtra. \"Pendapatan ini didapatakan dari pajak daerah, ketika ini dapat terlaksana dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bayar pajak. Maka pembangunan daerah akan dapat dipercepat,\" ujar Horis.

Saat ini untuk total pendapatan di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2,417,16 miliar. Dari total itu Pendapat Asli Daerah sebesar Rp 759,85 miliar atau sebesar 31,44 persen. Sedangkan untuk dana perimbangan mencapai Rp 1,655,17 miliar atau sebesar 68,46 persen.

\"60 persen secara nasioan, rata-rata masyarakat melakukan penunggaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena kesejahtraan masyarakat. Ketika secara ekonomi masyarakat dapat membaik, maka dengan sendiri pajak pun akan dilakukan secara kesadaran,\" tambahnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan kemendirian daerah itu tergantung dari pemerintah pusat. Mampu atau tidak dalam mengelolah uang negara yang diperuntukkan dalam membangun daerah. \"Pemeritah pusat harus pintar mengelola uang. Kalau ketertinggalan daerah terus ditinggalkan maka daerah juga sulit untuk maju,\" beber Faisal.

Untuk itu juga untuk pemerintahd daerah juga harus meningkatkan daya saing. Baik dari tingkatan pendapat daerah, maupun memperluas lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan juga terbuka lebar. Maka kesejatraan masyarakatnya akan mampu untuk diatasi. \"Daya saing ini juga penting. Dengan adanya daya saing maka kemandirian daerah akan mampu terbentuk,\" pungkasnya. (151)

Sumber: